Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal

a.    Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

  • perumusan kebijakan teknis di Dinas berdasarkan peraturan Perundang- undangan;
  • pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi Dinas;
  • pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dalam lingkup tugasnya;
  • pengawasan dan pengendalian kegiatan di Dinas;
  • penetapan program dan kegiatan di Dinas sebagai bahan pelaksana tugas;
  • pengkoordinasian kegiatan di Dinas berdasarkan peraturan Perundang- undangan;
  • pengendalian kegiatan     di    Dinas    berdasarkan      peraturan                           Perundang- undangan yang berlaku;
  • evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
  • pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas;
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di Dinas;
  • penyampaian dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas;
  • pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Dinas yang diserahkan oleh

 

b.      Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan keuangan, asset dan administrasi umum.

Dalam    melaksanakan      tugasnya,     Sekretariat      Dinas                           Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
  • penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
  • penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan di lingkungan Dinas;
  • penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
  • pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat;
  • pengkoordianasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  • penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
  • pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Dinas;
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Sekretariat;
  • pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkunan

 

c.       Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum,rumah tangga, pengelolaan barang, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
  • pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Umum dan Kepegawaian;
  • pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha Umum dan Kepegawaian;
  • penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Umum dan Kepegawaian;
  • penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
  • pelaksanaan tugas lain di Bidang Umum dan

 

d.      Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan menghimpun masukan/informasi dari Bidang dan Seksi lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum dan tata usaha keuangan Dinas, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Program dan Keuangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  • pelaksanaan administrassi keuangan;
  • pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
  • pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana; dan
  • penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama antar lembaga.

 

e.       Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga;
  • penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan perumusan, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga;
  • penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisi dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  • penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  • penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
  • pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas

 

f.       Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang Pemenuhan Hak Anak.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  • penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  • penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

  • penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  • penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

 

  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  • pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, Pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  • penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  • penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  • penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  • penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  • penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  • penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
  • penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;dan
  • pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak

 

g.      Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan dibidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang.ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  • pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  • pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  • penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 18)penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan

khusus anak;

19)penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 20)penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang

perlindungan khusus anak

  • penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  • penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak;
  • pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  • penyiapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  • penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  • penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekersan terhadap perempuan dan anak;
  • penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  • penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  • penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;dan
  • pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan

 

h.      Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Melaksanakan tugas:

  • mempersiapkan bahan penyusunan draft rumusan kebijakan;
  • mempersiapkan rencana   pembentukan   forum  koordinasi penyusunan kebijakan;
  • mempersiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan;
  • mempersiapkan bahan dalam proses harmonisasi peraturan perundang- undangan terkait kebijakan yang dirumuskan;
  • mempersiapkan bahan dalam proses penetapan kebijakan;
  • mempersiapkan bahan dalam proses  sinkronisasi  dan koordinasi pelaksanaan kebijakan;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan;
  • menyiapkan proses dokumentasi pelaksanaan kebijakan; i menyiapkan proses pendistribusian kebijakan;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan; dan
  • menyiapkan, menyusun      dan     mendokumentasikan       rencana     evaluasi pelaksanaan kebijakan.